KENAPA ZAMAN JOKOWI BANGUN JALAN TOL LEBIH CEPAT
Senang melihat isi timeline penuh dengan teman-teman yang mengunggah video perjalanan liburannya ketika melewati tol baru.
Lebih senang lagi melihat teman yang celoteh gembira karena di daerahnya baru pertama kali ada jalan tol. Juga teman yang daerahnya sejak dulu ada rencana jalan tol tapi baru diselesaikan sekarang.
Ada pertanyaan yang bagus, "Kenapa di era Jokowi pembangunan jalan tol lebih cepat daripada era sebelumnya?"
Pembangunan tol di era sebelumnya memakai sistem PPP atau Public Private Partnership, sekarang lebih dikenal dengan nama KPBU atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha.
Simpelnya begini. Pemerintah sebelumnya punya rencana untuk bangun jalan tol dari titik A ke titik B. Nah, karena tidak punya uang, rencana ini dilelang ke swasta atau badan usaha. Pemenang lelang kemudian punya hak membangun jalan tol dan menerima pendapatan hasil tol sebagai keuntungannya selama 30 tahun. Baru kemudian jalan tol itu diserahkan ke pemerintah sebagai pemilik lahan.
Tapi rencana ini tidak sebagus hasilnya. Perusahaan swasta yang sudah menang lelang belum tentu berhasil membangunnya. Karena mereka menang lelang mungkin dengan model menyogok padahal mereka gak punya uang. Akhirnya, hasil lelang ini mereka jual lagi ke perusahaan swasta lain yang belum tentu juga punya uang.
Jadi begitulah cerita tol Becakayu sejak tahun 1996 dan baru mulai dibangun Jokowi tahun 2017. Juga tol Bocimi yang sudah ditetapkan sejak 1997, baru dibangun Jokowi tahun 2015.
Jokowi membalik sistem yang ada.
Ia membangun jalan tol dulu. Sebagian yang sudah punya swasta seperti Becakayu dan Bocimi, ia beli melalui BUMN. Lalu ia bangun dengan kecepatan tinggi. Dari mana uangnya? Tentu dengan utang.
"Wah, utang?? Itu membebani rakyat. Rakyat kan tidak makan aspal...."
Inilah bedanya pemikiran pengusaha dan rakyat biasa. Jokowi adalah pengusaha, jadi dia berani mengambil keputusan, tidak ngambang. Dan dia sudah berhitung matang.
Lihat ini. Sesudah tol selesai, ia jual saham konsesi tol selama 30 tahun itu ke swasta. Tentu dengan harga lebih mahal, karena tol sudah selesai dan siap beroperasi menghasilkan uang. Pengusaha senang karena membeli barang yang sudah jadi, tidak perlu pusing urusan pembebasan lahan, izin dan tetek bengek lainnya.
Ketika saham terjual, otomatis utang yang tadinya dipakai untuk bangun jalan tol terbayar. Selesai, kan ?
Jadi jangan melihat utang itu sebagai beban, tetapi lihat dari sisi peluang. Dengan adanya jalan tol, transportasi lancar dan ekonomi sekitar juga berkembang. Harga barang bisa lebih murah karena tidak ada kemacetan.
Nah, kalau ada janji Sandiaga Uno akan bangun tol tanpa utang, itu sama saja mundur ke sistem masa lalu. Yang ada akhirnya mangkrak, mangkrak dan mangkrak. Pembangunan tidak jalan, ekonomi tersumbat dan serapan tenaga kerja kurang. Seperti kata Ahok, "Saya gak mau berbohong hanya karena pengen jadi Gubernur...."
Butuh keberanian untuk membangun Indonesia, bukan hanya modal joget-joget saja terus bicara bahwa Haiti ada di Afrika. Itu bukan macan Asia, tapi macan Haiti tampaknya.
Paham kan?
